Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, memimpin langsung Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (30/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, serta Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, yang menyampaikan nota pengantar Raperda mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dalam forum tersebut, Sastra Winara menegaskan pentingnya pembahasan Raperda sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut, proses ini menjadi momentum untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
“Raperda pertanggungjawaban APBD ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor. DPRD akan melakukan pembahasan secara cermat, objektif, dan profesional agar hasilnya berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik,” tegas Sastra Winara.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menjelaskan bahwa penyampaian Raperda merupakan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, disertai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia juga memaparkan, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp11,72 triliun atau 95,79 persen dari target sebesar Rp12,24 triliun. Sedangkan realisasi belanja dan transfer mencapai Rp11,82 triliun atau 94,67 persen dari anggaran sebesar Rp12,49 triliun.
Selain itu, neraca Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat total aset daerah sebesar Rp32,11 triliun yang terdiri atas berbagai komponen, mulai dari aset lancar hingga properti investasi.
Ade Ruhandi menegaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang diserahkan pada 10 Juni 2026. Capaian ini menjadi WTP kedelapan bagi Kabupaten Bogor dan kedua pada masa kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi.
Menutup rapat, Sastra Winara kembali menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dan sinergi yang telah terbangun. Raihan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
