Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim. (Net)
Cibinong, BogorUpdate.com – Pemilu 2024 dimanfaatkan juga untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun yang sama. Terlebih tahapannya juga saling beririsan.
Bahkan pendaftaran pasangan Calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 dilakukan pada bulan september 2024, padahal penetapan perolehan kursi anggota legislatif pada pemilu 2024 di seluruh Indonesia baru dilakukan pada bulan Agustus 2024.
Kurang dari sebulan, salah satu persyaratan jumlah prosentasi kursi bagi partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baru bisa diketahui.
Direktur Lembaga Survey Visi Nusantara (LS-Vinus) Yusfitriadi mengatakan, jika waktu untuk membangun dialektika koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 amat sangat pendek.
“Sehingga sangat wajar dan rasional jika momentum pemilu 2024, banyak partai politik juga memanfaatkannya untuk ancang-ancang mengerdorse figur yang akan diusung dalam kontestasi pilkada,” katanya kepada Wartawan, Senin (5/2/24).
Seperti halnya PAN, lanjut Kang Yus sapaan akrabnya, secara resmi memberikan KTA kepada Dedie Rachim sekaligus memberikan rekomendasi DPP PAN secara resmi untuk mengusungnya pada Pilwalkot Bogor tahun 2024.
“Selama ini Dedie Rachim bukan kader partai manapun, sehingga bagi saya konsekuensi sebagai negara yang berbasis sistem kepartaian, figur yang diusung untuk menjadi Kepala Pemerintahan diutaman kader partai,” jelasnya.
Terkait Dedie Rachim yang dipinang oleh PAN, jelas Kang Yus, dalam konteks orientasi kekuasaan sah-sah saja dan sangat rasional. Karena sampai saat ini, minimal hasil survei LS Vinus terakhir, Dedie Rachim merupakan figur tertinggi yang dipilih masyarakat kota bogor untuk menjadi walikota bogor 2024-2029.
“Namun dalam prespektif posisioning peran kepartaianya sebagai organisasi perkaderan politik sangat tidak menarik. Karena elektabilitas menjadi faktor utama dibandingkan dibandingkan mengusung kader partai yang sudah lama berdialektika di kelembagaan PAN,” ujarnya.
Hal itu, sekaligus menegaskan kegagalan PAN sebagai partai kader. Sama halnya juga dialami oleh Partai Golkar di tingkat dengan mengusung Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.
“Dengan kondisi tersebut, menegaskan masih lemahnya dekmokratisasi internal partai, karena tidak berjalannya peran-peran kepartaian, salah satunya perkaderan politik,” tuturnya.
Hasil survei LS Vinus belum banyak figur politik di Kota Bogor yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wali kota Bogor, bahkan sebagian besar masyarakat kota Bogor masi memilih bima arya untuk menjadi wali kota Bogor.
“Selain Dedie Rachim disusul urutan kedua Yane Ardian Rachman yang merupakan istri Bima Arya. Selanjutnya, walaupun dengan prosentasi kecil, ada nama atang dari PKS, Jaenal Mutaqin, Diah Pitaloka, Rayendra, Rusli Prihatevi dan Sendi Verdiansyah,” katanya lagi.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan oleh DPP PAN kepada Dedi Rachim, selain diharapkan mengangkat elektabilitas PAN pada Pemilu 2024 di Kota Bogor, juga sebagai pemantik untuk merapatnya figur-figur lain, partai politik dan kekuatan-kekuatan politik lain di Kota Bogor untuk merapat ke PAN dalan kontestasi Pilkada 2024.
“Kondisi ini juga sekaligus memupus asa bagi Yane dan pendukungnya untuk bisa diusung PAN sebagai calon wali kota Bogor ke depan,” tukasnya.
