Megamendung, BogorUpdate.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menemukan 44 aplikasi di lingkungan Pemkab Bogor tidak aktif atau tidak lagi digunakan. Temuan tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap 244 aplikasi hingga September 2026.
Selain itu, Diskominfo juga mencatat delapan dari 40 website resmi kecamatan tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun. Pembaruan terakhir pada sejumlah website tersebut tercatat pada 2025.
Temuan itu menjadi perhatian Diskominfo Kabupaten Bogor untuk memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah agar benar-benar berfungsi dalam mendukung pelayanan publik.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan keberadaan aplikasi dan website pemerintah harus diikuti pengelolaan yang baik, mulai dari pembaruan informasi hingga keamanan data.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bambang.
Hal tersebut disampaikan dalam forum kolaborasi pemerintah digital yang digelar di Megamendung, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini diikuti para pengelola aplikasi, sistem informasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Menurut Bambang, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital. Aplikasi dan website harus menjadi sarana yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi maupun mengakses layanan pemerintah.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo memberikan penguatan kepada para operator kecamatan terkait pengelolaan website, pembaruan konten, keamanan informasi, hingga pengelolaan data.
Upaya ini dilakukan agar informasi pemerintahan dapat tersampaikan secara cepat dan akurat hingga tingkat kecamatan. Pemkab Bogor juga mendorong agar seluruh platform digital yang dimiliki tidak hanya aktif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
