Cibinong, BogorUpdate.com – DPRD Kabupaten Bogor bergerak cepat menanggapi viralnya dugaan pungutan liar dalam pengelolaan parkir di RSUD Bakti Pajajaran, Cibinong. Komisi II DPRD Kabupaten Bogor berencana memanggil pihak manajemen rumah sakit guna meminta penjelasan terkait sistem pengelolaan parkir yang menuai banyak keluhan dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, mengatakan pemanggilan dilakukan sebagai langkah evaluasi agar pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut tidak membebani masyarakat, khususnya keluarga pasien.
“Komisi II akan memanggil pihak RSUD untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan parkir yang diterapkan saat ini,” ujar Junaidi Samsudin, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pengelolaan parkir di RSUD Bakti Pajajaran perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga yang menangani operasional parkir. DPRD juga menerima sejumlah aduan masyarakat terkait tarif parkir yang dinilai terlalu tinggi untuk fasilitas layanan publik.
“Kami menerima banyak keluhan karena tarif parkir dianggap memberatkan. Padahal rumah sakit pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Rudy Susmanto menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan evaluasi terhadap sistem parkir di sejumlah rumah sakit daerah. Khusus untuk RSUD Bakti Pajajaran, Pemkab memutuskan menggratiskan biaya parkir sementara waktu sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat.
“Selama satu bulan biaya parkir digratiskan,” ujar Rudy.
Di sisi lain, pihak pengelola parkir dari PT Baraya Hiraya juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Perusahaan tersebut mengaku telah melakukan evaluasi internal dan berkomitmen memperbaiki sistem pelayanan parkir di lingkungan RSUD Bakti Pajajaran.
Selain memberikan fasilitas parkir gratis bagi pasien rawat inap, pengelola juga berencana menambah sistem pembayaran non-tunai serta melakukan penyesuaian tarif parkir ke depan.
