Scroll untuk baca artikel
Bogor RayaHomeNews

HPL Diblokir, Izin Perumahan Dipertanyakan! Konsumen Gugat Perumnas ke PN Cibinong

×

HPL Diblokir, Izin Perumahan Dipertanyakan! Konsumen Gugat Perumnas ke PN Cibinong

Sebarkan artikel ini
Kondisi Perumahan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang izinnya dipertanyakan. (Istimewa)

Parung Panjang, BogorUpdate.com – Sejumlah konsumen Perumahan di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menempuh jalur hukum dengan menggugat Perum Perumnas atas dugaan wanprestasi. Gugatan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

Kuasa hukum konsumen, Firmansyah Bayumi, mengatakan langkah hukum tersebut ditempuh karena pihak konsumen menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas dalam memberikan pertanggungjawaban dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Menurut Firmansyah, konsumen membutuhkan kepastian dan penyelesaian nyata atas permasalahan yang terjadi. Mereka tidak ingin hak-hak sebagai pembeli rumah terus terabaikan tanpa kejelasan tanggung jawab dari pengembang.

“Kami menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas untuk menyelesaikan persoalan ini. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan kepastian atas hunian yang telah mereka beli,” ujar Firmansyah, Rabu (18/11/2026).

Pemblokiran HPL 23.410 Meter Persegi Dipersoalkan

Selain gugatan wanprestasi, Firmansyah turut menyoroti persoalan pemblokiran Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas mencapai 23.410 meter persegi.

Menurutnya, pemblokiran tersebut menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kewenangan Perum Perumnas dalam melakukan penjualan atas bidang tanah yang dimaksud.

“Ini menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka. HPL Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas 23.410 meter persegi tersebut dalam kondisi diblokir. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai status tanah dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penjualan serta kepentingan konsumen,” ucapnya.

Ia menilai kepastian status tanah merupakan aspek mendasar yang harus diperhatikan, terutama karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konsumen.

Pertanyakan Kelengkapan PBG, IMB hingga Dokumen Lingkungan

Firmansyah juga mendesak Perum Perumnas untuk membuka secara transparan seluruh dokumen perizinan pembangunan Perumnas.

Menurutnya, perlu ada penjelasan apakah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan telah dipenuhi, baik untuk pembangunan kawasan perumahan maupun fasilitas pendukungnya.

Beberapa aspek yang menjadi sorotan antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perizinan bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, dokumen lingkungan seperti AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya, hingga kajian dan penanganan persoalan banjir.

Tidak hanya bangunan rumah, perizinan fasilitas lain seperti galeri pemasaran dan gapura perumahan juga perlu dipastikan kelengkapannya.

“Kami mempertanyakan apakah seluruh perizinan, mulai dari PBG atau IMB, dokumen lingkungan, kajian banjir, sampai perizinan galeri pemasaran dan gapura perumahan sudah diselesaikan secara administratif atau justru masih ada proses yang belum dipenuhi,” tuturnya.

Ia menegaskan, status Perum Perumnas sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan administrasi maupun regulasi yang berlaku.

“Jangan mentang-mentang BUMN, kemudian seluruh proses perizinan dianggap bisa diabaikan. Semua pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kami ingin ada transparansi dan kepastian bahwa pembangunan Perumahan Parayasa telah memenuhi seluruh ketentuan,” tegasnya.

Konsumen Minta Kepastian dan Pertanggungjawaban

Melalui gugatan di PN Cibinong, pihak konsumen berharap persoalan dengan Perum Perumnas dapat memperoleh penyelesaian melalui jalur hukum.

Firmansyah menyatakan perjuangan tersebut bukan semata-mata persoalan gugatan, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konsumen, kepastian hukum atas tanah, serta tanggung jawab pengembang terhadap masyarakat yang telah membeli hunian.

Pihak konsumen berharap Perum Perumnas memberikan penjelasan secara terbuka dan menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang dipermasalahkan.

Dengan demikian, konsumen tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait hak dan masa depan huniannya. (Erwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *