Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim. (Bodet)
Cibinong, BogorUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengigatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) yang dikeluhkan Pemerintah Desa lantaran belum cair selama 3 Bulan tersebut.
Menurut Agus Salim, dana yang seharusnya menjadi prioritas itu menjadi ujung tombak berjalannya roda pemerintahan di tingkat desa. Karena anggaran tersebut digunakan untuk menggaji atau honor kepala desa dan perangkatnya.
“Terkait dengan pertama kami mengingatkan kembali sampai hari ini beberapa hal yang mustinya jadi prioritas dari eksekuif masih belum tertunaikan. Diantaranya adalah ADD atau DD, sampai hari ini belum cari, sehingga Kades dan perangkat desa belum mendapatkan haknya sampai hari ini, kemudian juga untuk tunjangan Rt Rw,” katanya kepada BogorUpdate.com, Selasa (28/3/23).
Politisi Partai PKS itu menambahkan, selain gaji kades dan perangkatnya, ada juga tunjangan ASN yang juga belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun setelah pihaknya mengingatkan Eksekutif, baru kemudian dibayarkan hanya 1 bulan.
“Termasuk tunjangan ASN selama 3 bulan baru dibayarkan 1 bulan setelah kami ingatkan. Padahal ini adalah merupakan belanja wajib mengikat yang seharusnya sudah menjadi prioritas,” tambahnya.
Padahal, lanjut Agus Salim, pihak DPRD sudah mengingatkan agar yang menjadi prioritas agar segera digelontorkan, sejak sebelum akhir tahun 2022 kemarin, atau sebelum penetapan APBD tahun 2023.
“Bahkan kemarin di Musrenbang RKPD juga sudah kami ingatkan kembali, serta rekomendssi yang kami serahkan kepada Bapenda dan eksekutif dalam hal ini,” tegasnya.
“Sampai hari ini sudah lewat dari awal ramadhan, untuk ADD DD dan tunjangan ASN belum tertunaikan. Kasian mereka semua karena itu haknya dan jangan sampai kita mendzolimi mereka,” lanjutnya.
Agus Salim menegaskan, seharusnya DD dan ADD menjadi skala prioritas dan harus segera direalisasikan. Jangan sampai, masyarakat Kabupaten Bogor mempunyai pandangan bahwa tidak bisa mebuat skala prioritas untuk kepentingan masyarakat lainnya.
“Ini mestinya masuk prioritas, jangan sampai nanti Pemkab Bogor terkesan tidak bisa membuat skala prioritas untuk berbagai hal kebutuhan masyarakat, maupun program yang sudah ditetapkan di tahun 2023,” tegasnya lagi.
Agus Salim berharap, sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri, hak kepala desa dan perangkatnya serta tunjangan ASN yang belum sepenuhnya dibayarkan, agar segera direalisasikan. Apalagi di pertengahan ramadhan ini, kebutuhan masysrakat yang hanya bergsntung kepada anggaran tersebut semakin meningkat.
“Kami harapkan sebelum menjelang hari raya eksekutif sudah bisa mencairkan anggaran tersebut. Kita tau kebutuhan masyarakat, apalagi perangkat desa yang bergantung kepada Anggaran Desa terutama sudah masuk di pertengahan Ramadhan,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga tiga bulan ini belum juga mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahun 2023. Padahal, anggaran tersebut digunakan untuk menggaji Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya.
Namun, meski Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor sudah menikmati gaji mereka selama 3 bulan terhitung dari Januari hingga Maret 2023 ini, nyatanya Kades dan Perangkatnya harus gigit jari.
Malang memang, namun itulah yang saat ini dirasakan oleh para Kades se-Kabupaten Bogor. Apalagi, ditengah umat muslim menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan ini, meraka harus rela tidak menikmati hak mereka yakni honor yang hanya turun 3 bulan sekali itu.
Hal itu mendapat keluhan dari para Kades, salah satunya Daman Huri yang merupakan Kades Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurutnya, hingga kini ia dan perangkatnya harus gigit jari lantaran ADD yang semestinya sudah dicairkan, namun hingga kini masih belum terealisasi.
“Memang selayaknya pemberian honor untuk perangkat desa dan kades itu dibayarkan per satu bulan agar sama dengan manusia yang bekerja lainnya. Jadi sifatnya kemanusiaan, sebetulnya sudah layaknya satu bulan sekali. Jangan 3 bulan sekali eh tambah molor juga,” keluhnya kepada BogorUpdate.com, Senin (27/3/23).
Dengan belum cairnya ADD dan angaran lainnya, lanjut Daman Huri, selain Kades, perangkat desa yang memiliki kebutuhan dan anak istri harus menjadi korban karena lambannya hak mereka yang seharusnya sudah diberikan.
“Yang jadi masalahnya kan kasian kan staf desa, kebetulan mereka hanya mengandalkan satu pintu itu dari anggaran Dana Desa untuk kehidupan sehari-harinya. Dan saya juga sangat prihatin,” katanya.
Menurutnya, Kades tidak sepenuhnya bisa memberikan bantuan atau subsidi silang terlebih dahulu untuk menutupi honor para perangkat. Hal itu dikarenakan, tidak banyak Kades yang memiliki kekayaan yang cukup.
“Kita membantu juga tidak bisa mau lewat anggaran mana atau dana mana. Sementara dari dana pribadi juga tidak semua kaya kan. Bagi Kades yang pas pasan seperti saya juga kan bingung mau berbagi, duitnya dari mana. Juga termasuk linmas itu kan terganggu kan kasian. Saya meminta agar Pemkab Bogor memanusiakan manusia lah,” bebernya.
