Oleh: Effendi Tobing
Masyarakat Kabupaten Bogor
Forum Rakyat – Ramai jadi bahan pembicaraan tentang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ‘pelesiran’ ke Bali dimasa pandemi Covid-19. Ada Yang Salah?
Menurut saya sebagai masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki bukti kependudukan alias KTP Kabupaten Bogor, ada yang salah, yaitu di tubuh legislatif itu sendiri. Mengapa demikian?, Ada yang gak beres dan seakan-akan komando masing-masing alias tak perlu ada instruksi. Lalu kesalahan kedua, kepergian Komisi I ke Bali diwaktu yang tidak tepat.
Dalam pemberitaan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (8/3/22) menyatakan bahwa dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali karena jika itu adalah kunjungan kerja seyogyanya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu.
“Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini (Tayang di Bogorupdate.com, Selasa 8 Maret 2022).
Kutipan diatas adalah hasil konfirmasi wartawan terhadap ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Dimana ada kejanggalan dan keanehan bahwa seorang ketua lembaga legislatif tidak mengetahui kepergian anggota yang dipimpimpinnya pelesiran atau kunjungan kerja (Kunker) ke Bali nan jauh disana apalagi situasi sekarang ini si Omicron masih gentayangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah komisi I tidak mengakui adanya seorang pemimpin, atau masih ada pemimpin yang lebih tinggi atau merasa berkuasa diatas ketua DPRD di lembaga tersebut?, Hal itu masih misteri.
Tidak ada nota dinas bahkan disposisi tapi nekat bepergian, lantas ini (DPRD, red) sebuah lembaga atau wayang?. Apa sebenarnya yang telah terjadi?
Bahkan dikutip dari media terkemuka, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan hak mereka untuk kunjungan kerja (Kunker) ke Bali.
Disebutkan, Politisi PPP ini mengatakan, bahwa saat ini Komisi I DPRD Kabupaten Bogor tengah melakukan kunjungan kerja ke Bali.
“Kalau kegiatan-kegiatan bukan kegiatan kunter-kunter udah haknya dewan atuh, saya juga tidak pernah menanyakan media ke mana-mana gitu,” katanya saat dihubungi Suara.com, (Tayang di Suara.id Selasa 8 Maret 2022).
Atas pernyataan diatas, biarlah masyarakat sendiri yang menilai. Kalau media atau wartawan mau kemanapun, saya rasa media bukan sebuah lembaga yang harus bertanggung jawab langsung kepada masyarakat jika kinerjanya tidak baik atau dipertanyakan, karena wartawan atau media sebuah karya dan organisasi yang terutama bertanggung jawab kepada pimpinan dimana media dia bekerja dan dimana organiasisi dia terdaftar.
Dan yang terutama harus dipahami bahwa wartawan atau media tidak makan uang rakyat, mereka di gaji oleh perusahaan media tempatnya bekerja atau bahkan berdiri sendiri diatas usaha media nya (jika memiliki media sendiri). Kenapa hal ini saya pertegas, karena selain warga yang kecewa atas tindakan para wakil rakyat ini, penulis juga seorang jurnalis atau wartawan.
Kemudian, di media terkemuka lainnya, kembali Ketua Komisi I Usep Supratman memberikan statmen dengan membantah kepergiannya (Komisi I, red) ke Bali bukan untuk ‘Pelesiran’ tapi benar-benar studi banding terkait pengamanan aset Pemda. Dan Usep menegaskan jika kepergian Komisi I ke Bali sudah koordinasi dengan pimpinan, seperti katanya dibawah ini.
Usep pun menegaskan, kunjungan kerja ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku bahkan teranggarkan di APBD 2022. Dirinya juga membantah tidak adanya koordinasi dengan pimpinan.
“Kunjungan kerja ini resmi, pendamping komisi dan Kabag juga ikut. Komisi I tidak mungkin berangkat kalau tidak sesuai dengan mekanisme,” jelasnya. (Tayang di Radarbogor.id, Selasa 8 Maret 2022).
Lagi-lagi saya sebagai warga Kabupaten Bogor dibuat bingung. Ini yang salah ketua DPRD nya atau memang ada Apalah-apalah? Atau koordinasi dari komisi I hanya sebatas lisan, yang mungkin ketua DPRD nya lupa kapan pernah mendengar, atau ada yang tak dianggap sehingga main terobos saja demi sesuatu yang misteri?.
Bahkan, kabar terbaru hari ini, Usep Supratman menyebutkan ada miskomunikasi dengan ketua DPRD soal pelesiran ke Bali. Seperti dalam berita berikut ini.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menuding ada miskomunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, soal ‘pelesiran’ ke Bali.
Menurut Usep Supratman, sebelum keberangkatan ke Bali, pihaknya melalui Pendamping Dewan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD.
“Buka aja tuh surat permohonan kami, nota Dinas kami kepada ketua DPRD, pendamping, kordinator. Ini ada miskomunikasi dengan ketua Dewan, soalnya pendamping kami itu kan jelas karena hari Rabu tanggal 2 Maret itu kami pulang kerja, Kamis nya libur, tapi Jum’at pagi suratnya sudah di ajudan,” ujarnya. (Tayang di BogorUpdate.com, Rabu 9 Maret 2022).
Dari berbagai pernyataan diatas, saya menilai bahwa ini bukan miskomunikasi tapi ada sesuatu yang kurang pas diantara sesama wakil rakyat di parlemen tersebut, atau bisa disebut kurang harmonis.
Sebenarnya yang menjadi fokus saya sebagai warga yang cinta kepada Bumi Tegar Beriman dan juga dengan para wakil rakyat, yaitu soal pelesiran atau sesuai dengan pengakuan ketua Komisi I Kunker dimasa pandemi, itu titik masalahnya.
Kalau sudah demikian, jika ada anggota dewan terhormat pelesiran atau kunker disaat pandemi sedangkan kemiskinan di Kabupaten Bogor yang masih tinggi serta pusingnya pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng dan lainnya, siapa yang salah? Apakah masyarakat yang salah?. Saya sebagai warga yang masih polos dan tidak bisa berbuat apa-apa ini hanya bisa berdoa semoga para wakil rakyat khususnya di Kabupaten Bogor bisa menyadari dan berpikir dua kali dalam memutuskan langkahnya.
Sekali lagi, saya selaku masyarakat biasa tidak menyalahkan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pelesiran atau kunker. Hanya, menurut saya waktunya yang tidak pas. Ada baiknya kunker itu dilaksanakan ketika semua sudah terkendali khususnya pandemi Covid-19. Karena situasi saat ini hati masyarakat cukup sensitif, semua itu karena faktor ekonomi yang begitu sulit. Lalu jika mereka tahu yang mewakili suaranya di legislatif bepergian disaat seperti ini, rasanya akan cukup menyakitkan hati, walau sekalipun benar ke Bali adalah Kunker.
(Tulisan diatas merupakan Opini atau pendapat Pribadi)
