Sukamakmur, BogorUpdate.com – Upaya pencegahan korupsi terus digaungkan di Kabupaten Bogor. Salah satunya melalui Roadshow Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2026 yang digelar di Kecamatan Sukamakmur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB, Ahmad Yaudin Sogir. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kegiatan yang dinilai penting untuk memberikan edukasi antikorupsi kepada masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Menurut Ahmad Yaudin, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi harus dibangun melalui edukasi secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai pihak.
“Roadshow ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui edukasi kepada masyarakat, lingkungan keluarga, hingga aparatur pemerintah, baik di tingkat desa maupun kecamatan,” kata AY Sogir sapaan akrabnya.
Ia menilai edukasi antikorupsi harus terus digaungkan melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, media, hingga generasi muda.
“Jangan pernah berhenti menggaungkan pencegahan. Korupsi mungkin tidak akan bisa berhenti sampai kapan pun, tetapi paling tidak kita memberikan edukasi kepada generasi muda dan penyelenggara pemerintahan agar menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan,” ujarnya.
AY Sogir juga menyoroti pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi sejak bangku sekolah. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan hanya kurikulum bahasa Inggris, bahasa Sunda atau tematik saja. Anak-anak didik juga perlu memahami betapa bahayanya tindakan korupsi,” tegasnya.
Selanjutnya Ia mencontohkan sikap jujur di sekolah sebagai bentuk sederhana pendidikan antikorupsi, seperti mengerjakan soal tanpa mencontek, menaati aturan, serta tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu.
Menurutnya, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa generasi muda saat ini sudah semakin kritis terhadap praktik korupsi.
“Saya rasa anak-anak didik kita, baik Gen Z maupun milenial, sudah begitu muak dengan tindakan korupsi. Karena itu, ayo kita gaungkan bersama, baik media, aktivis maupun wakil rakyat, tentang betapa bahayanya korupsi karena dampaknya bisa memiskinkan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan roadshow antikorupsi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia mendorong agar sosialisasi dilakukan secara rutin dan menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat desa.
“Harapan saya, roadshow seperti ini paling tidak dilakukan tiga bulan sekali dan lebih intens. Dari desa, kecamatan, pemerintah, sampai aparat penegak hukum harus terus bersama-sama memberikan edukasi,” jelasnya.
Ia juga menilai edukasi sangat penting bagi aparatur desa. Sebab, tidak semua kesalahan dalam pengelolaan anggaran terjadi karena adanya kesengajaan untuk melakukan korupsi, melainkan bisa disebabkan ketidaktahuan terhadap aturan.
“Kadang mereka bukan sengaja ingin korupsi karena ketidaktahuan. Misalnya desa diberikan anggaran Rp1 miliar, bukan berarti uang itu menjadi milik desa atau kepala desa. Ada kewajiban untuk menyalurkan dan menggunakannya sesuai kebutuhan masyarakat serta pembangunan,” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sangat penting untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus memastikan aparatur memahami aturan dalam menjalankan pemerintahan.
“Ini yang menurut saya sangat penting. Pencegahan harus diperkuat dengan edukasi, supaya masyarakat dan aparatur memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan,” pungkasnya. (Gus)
