Cibinong, BogorUpdate.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur. Anggaran harus diarahkan pada kewajiban daerah serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Rudy meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan skala prioritas dalam menyusun APBD Perubahan. Setiap kewajiban daerah harus terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Ia juga meminta perangkat daerah mengevaluasi program yang belum berjalan. Jika hingga pembahasan APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk direalokasikan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
“Program-program yang belum berjalan harus kita evaluasi. Apabila memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau diselesaikan, maka bisa dipertimbangkan untuk direalokasikan kepada kebutuhan yang lebih prioritas,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, belanja daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan internal pemerintahan. Setiap anggaran harus menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Rudy meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan daerah. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
“Silakan mencari solusi dan berinovasi, tetapi jangan sampai keluar dari aturan. Setiap kebijakan tetap harus memiliki dasar hukum dan perhitungan anggaran yang jelas,” tegas Rudy.
Rudy menekankan, setiap program dalam APBD Perubahan harus benar-benar memiliki prioritas, kesiapan pelaksanaan, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
