Citeureup, BogorUpdate.com
Sengkarut penataan Pasar Citeureup mendapat respon dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Teguh Widodo.
Hal ini diakui pihaknya, usai melakukan pertemuan lanjutan bersama pihak desa dan tokoh masyarakat dan perwakilan PUPR Kabupaten Bogor melalui UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Cileungsi, bertempat di Kantor Desa Citeureup, Senin (1/11/2021).
“Saya akan terus mengawal persoalan Pasar Citeureup, agar Pemda Kabupaten Bogor bisa lebih serius,” terang Teguh Widodo, Anggota Komisi IV itu, kepada bogorupdate.com, Senin (1/11/2021).
Menurutnya, persoalan Pasar Citeureup merupakan puncak yang selama ini di rasa masyarakat. Karena, dampak masyarakat yang jika aspirasinya tidak direalisasikan, maka dikhawatikan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.
“Pasar Citeureup ini lokasi strategis, artinya dari PAD dan pajak yang selama ini masuk Pemda Cukup besar. Tapi, dari yang kita lihat puluhan tahun kondisinya masih seperti ini,” jelasnya.
Terkait dari respon dinas terkait hasil pertemuan lanjutan ini, yang baru pertemuan dengan pihak Dinas PUPR. Mereka akan melakukan survei dan sudah diajukan anggarannya.
“Sebenarnya anggarannya selama ini sudah diajukan, tapi tetap akan kita kawal terus agar cepat terealisasi,” paparnya.
Sementara itu, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Cileungsi pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Aep Saepul menjelaskan jika pertemuan lanjutan tersebut membahas tentang anggaran pengajuan Tahun 2022, tentang normalissai Drainase dan pelebaran jalan sabilillah Citeureup yang lokasinya berada di lingkungan pasar Citeureup.
“Barusan kita membahas pengajuan pada tahun 2022, untuk drainase dan pelebaran jalan sabilillah citeureup. Karena banyaknya komplain soal banjir,” katanya.
Namun terkait jalan lingkar pasar angkutan umum yang beralih fungsi, Aep mengaku jika pihaknya menyarankan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
“Itu kewenangannya di Satpol PP dan Dishub,” ujarnya.
Kepala UPT Wilayah 1 Cibinong pada DLH Kabupaten Bogor, Sundari menjelaskan berkaitan hasil dari pertemuan tersebut bersama kepala desa, jika pihaknya hanya meluruskan persoalan yang ada di pasar Citeureup.
“Persoalannya ada di Perumda Pasar Citeureup, kita disini hanya meluruskan. Dan seharusnya Perumda Pasar Tohaga hadir pada kesempatan ini, untuk adanya titik terang,” jelasnya.
Kades Citeureup, Marwan Hermawan berharap dengan adanya pertemuan lanjutan bersama dinas terkait dan anggota dewan, bisa terealisasi. Karena, persoalan ini sudah puluhan tahun dan belum adanya tindakan nyata dari intansi terkait.
“Saya siap mengorbankan jabatan ini, semua demi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digubris keluhannya,” terangnya.
Persoalan tersebut, kata Wawan, seperti hilangnya terminal Citeureup, alih fungsi jalan yang dikuasai Pedagang Kaki Lima (PKL), dampak banjir. Semua itu, pihaknya meminta adanya kejelasan dari intansi terkait.
“Tentunya, saya minta jalan sesuai fungsinya. Karena selain perawatan, fungsinya juga harusnya jelas, termasuk terminal juga kemana yang dulu ada dan sekarang hilang, itu yang menjadi PR Pemda Bogor untuk bisa merealisasikan sesuai aspirasi warga kami,” tutupnya.
