News, BogorUpdate.com, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memplototi penggunaan atau pengambilan air tanah di seluruh kabupaten dan kota. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sedikitnya ada 2.000 titik sumur bor yang belum terverifikasi dan memiliki izin.
Kepala Dinas ESDM Jaawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, titik sumbur bor ini tersebar di wilayahnya, mulai dari sektor usaha mulai dari perhotelan, tekstil, hingga manufaktur.
Melihat banyaknya pengambilan air bawah tanah ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang menggunakan air bawah tanah, khususnya sektor industri untuk mengajukan perizinan hingga Maret 2026. “Kalau tidak dilakukan kami akan melakukan tindakan tegas,” kata dia.
Ia mengungkapkan, secara total ada sekitar 7.000 titik sumur bor di Jawa Barat dari berbagai sektor usaha itu, dan hanya ada sekitar 5.000 titik yang sudah terverifikasi dan memiliki izin.
“Data yang kita miliki hasil rekonsiliasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan menunjukkan ada sekitar 7.000 titik sumur bor di Jawa Barat. Dari jumlah itu, sekitar 5.000 sudah berizin,” ujarnya.
Melihat jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penggunaan air tanah secara rutin setiap bulan guna melakukan pemantauan dan pengendalian. Sebab, pengambilan air bawah tanah secara ilegal akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan konservasi sumber daya air bawah tanah.
Hal ini, tentu berpotensi mengganggu keseimbangan antara air yang diambil dengan yang terserap kembali ke dalam tanah. “Kalau tidak terkendali, kita sulit menjaga keseimbangan kuantitas air tanah. Pemerintah punya tugas melakukan konservasi dan pengendalian agar ketersediaan air tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara, menurut dia, penggunaan air tanah terbanyak berada di Jawa Barat bagian utara hingga tengah, terutama di kawasan industri seperti Bogor dan sekitarnya.(ayu)
