Kota Bogor, BogorUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zaenal Abidin, menerima audiensi dari Paguyuban Pedagang Tanaman Hias/Kembang Jalan Semeru di Kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/8/2026).
Paguyuban yang beranggotakan 15 pedagang tersebut mengadukan nasib mereka yang diminta mengosongkan lapak di Jalan Semeru, tepatnya di depan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, pada akhir Agustus ini. Padahal, mereka telah menempati area tersebut selama kurang lebih 20 tahun.
Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya akan segera mencari jalan keluar agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Sudah 20 tahun mereka menempati area di belakang itu, dan akhir bulan ini mereka diminta untuk mengosongkan tempat tersebut. Ini yang perlu kita sampaikan, awalnya dari aspirasi ini, kita harus berjumpa bareng-sama, kita cari solusi,” ujar Zaenal.
Ia menyebut, DPRD akan memfasilitasi pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, RS Marzoeki Mahdi, Komisi II DPRD, hingga Dinas Koperasi dan UMKM.
“Kita berjumpa di tingkat kecamatan, kelurahan, RS Marzoeki Mahdi, Komisi II, hingga UMKM. Kita bersama-sama mencari solusi, harus seperti apa dan bagaimana, jangan sampai aktivitas Rumah Sakit Marzoeki Mahdi terganggu, tetapi karena memang usaha mereka di bidang kembang, maka harus kita cari solusinya,” katanya.
Menurut Zaenal, yang paling mendesak saat ini adalah kecepatan penanganan. Ia menegaskan para pedagang pada prinsipnya siap untuk direlokasi, asalkan tetap difasilitasi.
“Solusinya, jika harus disediakan lahan, ya kami menerima, baik dibongkar maupun dipindahkan. Nah, untuk tempat relokasinya ini yang harus kita cari solusinya. Jangan sampai melanggar aturan,” ucapnya.
Zaenal menjelaskan, para pedagang tersebut menempati area trotoar di depan RS Marzoeki Mahdi. Pengosongan diminta berdasarkan surat dari pihak kecamatan, kemungkinan terkait dengan kebutuhan pengembangan rumah sakit maupun penataan kawasan.
Ia menambahkan, paguyuban tersebut telah memiliki izin dan selama ini kompak. Bahkan, mereka menyatakan siap jika harus menempati lahan milik pemerintah maupun swasta dengan sistem retribusi.
“Beliau ini sebenarnya pada prinsipnya siap di mana saja, tidak jauh dari situ. Inginnya di lahan pemerintah atau swasta, siap bayar, siap memberikan retribusi ke pemerintah,” ungkapnya.
Zaenal berharap ada solusi terbaik agar 15 pedagang tersebut tidak kehilangan mata pencaharian. Jika dibongkar tanpa relokasi yang jelas, dikhawatirkan mereka harus beralih profesi.
“Ada 15 pedagang. Kalau satu keluarganya ada 5, mau dikemanakan? Kalau dibongkar tanpa ada solusi, dikhawatirkan mereka harus membongkar atau beralih ke usaha yang lain,” pungkasnya. (Abziar)
