Kota Bogor, BogorUpdate.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menggelar diskusi online bertajuk Kajian Pemilu dan Demokrasi (KAPENDAK) yang dilaksanakan, pada Rabu (3/3/21). Diskusi tersebut menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin, dan analis politik Indekstat Aldhi Bakti.
Dengan dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu oleh mayoritas Fraksi di DPR menyusul penolakan Pemerintah melalui Mensesneg, maka Pemilu dan Pilkada kembali ke UU 7/2017 dan UU 10/2016.
“Hal-hal yang bersifat substantif sudah selesai, sekarang kita bicara teknis penyelenggaraan, dan potensi-potensi masalah yang mungkin akan muncul,” kata Bima Arya.
Analis politik Indekstat, Aldhi Bakti melihat bahwa kunci sukses peserta dalam ajang pilkada serentak adalah Pemilu 2024. Hal tersebut terjadi karena tahapan Pemilu lebih dulu dilaksanakan.
“Perlu strategi baru dari parpol untuk memenangi Dua event tersebut,” kata Aldhi.
Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin, memaparkan prediksi tahapan dan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Tahapan Pemilu 2024 kemungkinan akan dimulai Juli 2022, dan pencoblosannya pada Maret 2024,” paparnya.
Selanjutnya, untuk Pilkada, tahapan akan dimulai kemungkinan pada Oktober 2023. “Sesuai UU 10/2016, pencoblosan Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024,” kata pria asli Bogor Itu menambahkan.
Konsekuensi dari berdekatannya Pemilu dan Pilkada 2024 adalah semakin beratnya beban penyelenggara dalam melaksanakannya. Oleh karena Itu, upaya-upaya terus dilakukan KPU Kota Bogor untuk memastikan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan sukses.
“Apapun yang terjadi, karena ini sudah menjadi perintah UU, maka kami siap melaksanakan dan menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024,” tutup Samsudin. (bu/*)
