Foto ilustrasi (Net)
Kota Bogor, BogorUpdate.com
Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor mengenai anggaran untuk penanganan Corona, jelang diluncurkannya bantuan jaringan pengamanan sosial (JPS).
Dalam forum rapat yang digelar antara legislatif dan eksekutif tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai kebijakan penganggaran untuk tanggap covid-19 ini belum matang.
Hal itu bisa dilihat dari berubahnya angka nominal yang dibutuhkan dan program yang dijalankan. Dari paparan pada 7 april yang menyebut angka Rp334 miliar.
“Ya, lantas berubah menjadi Rp348 miliar dan terakhir kemarin pada Rapat Banggar dan TAPD menjadi Rp323 miliar,” kata Politisi PKS itu.
Selain itu, adanya beberapa perubahan anggaran pada program seperti RW Siaga Corona dan Dapur Umum yang sebelumnya dianggarkan dengan nilai Rp5,8 miliar dan Rp4,7 miliar pada paparan 7 April, malah dihapuskan.
Masih kata dia, untuk dapur umum hanya dianggarkan sebesar Rp189 juta dan ditempatkan pada pos angggaran di Dinsos. Dan menurutnya hal itu menjadi agak aneh.
“Anggarannya ratusan miliar itu untuk penguatan RW siaga corona yang kita andalkan untuk memutus rantai penyebaran corona ternyata tidak ada. Kasihan RW dan pengurus lingkungan kita kalau dibiarkan swadaya sendiri,” terangnya.
Terakhir, Atang melihat anggaran untuk JPS kurang proporsional, yaitu sebesar Rp51 miliar dari total Rp323 miliar. Ia menilai seharusnya anggaran untuk JPS diperbesar, mengingat masyarakat yang terdampak sangat luas dan sudah di rumah selama sebulan lebih.
“Mudah-mudahan Pemkot yang merencanakan pencairan pada 27 April (hari ini) benar-benar bisa direalisasikan,” harapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Banggar DPRD Kota Bogor Achmad Saeful Bakhri. Di berpendapat Pemkot seharusnya melengkapi dulu semua data maupun rincian anggaran yang akan dialokasikan.
Data tersebut, mulai dari program apa saja yang akan dijalankan, jangka waktu pelaksanaan masing-masing program, dan kebutuhan anggaran dari setiap program.
“Masa anggaran untuk JPS lebih kecil dari bidang kesehatan yang mencapai Rp200 miliar lebih. Mana yang lebih penting, masyarakat atau pengadaan APD,” tegasnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa ASB ini juga meminta data yang sudah siap untuk segera dieksekusi. Mengingat masyarakat saat ini sangat membutuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Pemkot berjanji per 27 April untuk program bantuan dari APBD Kota bisa turun untuk 23 ribu orang, kita lihat saja,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengklaim kalau anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Bogor sudah sangat proporsional. Hal ini dikarenakan adanya dugaan hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp336 miliar.
“Nah untuk menutupi anggaran yang hilang ini, kami melakukan refocusing anggaran dari seluruh SKPD yang nantinya anggaran sebesar Rp144 miliar ditaro di BTT,” katanya.
Sekda pun mengakui kalau untuk membuat struktur anggaran baru ini sangat sulit. Sebab pada bulan depan nanti agenda APBD Perubahan harus tetap berjalan, walau dalam kondisi seperti ini.
Terkait dengan bantuan yang rencananya akan disalurkan pada 27 April nanti, Ade optimis bahwa itu sudah sangat cukup bagi masyarakat Kota Bogor. Sebab dengan nominal Rp500 ribu setiap bulannya dan akan diberikan selama empat bulan kedepan, lubang bantuan sudah bisa tertutupi.
“Walaupun beda Rp100 ribu dari bantuan pusat, tapi kami lebih lama jangka waktunya, jadi saya kira ini sudah pas,” pungkasnya. (As)
Editor : Endi
