Foto ilustrasi
Kota Bogor, BogorUpdate.com
Walikota Bogor Bima Arya rencananya akan melantik sebanyak enam kepala dinas baru hasil open bidding di Balaikota pada Selasa (28/4/20).
Hal itu tertuang melalui surat undangan bernomor 005/1511-umum tertanggal Senin (27/4/20) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat.
Seperti diketahui, keenam jabatan kepala dinas yang kosong adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim pun membenarkan bahwa akan ada pelantikan terhadap enam kepala dinas akan dilakukan di ruang Paseban Sri Baduga.
“Iya, benar ada enam kepala dinas hasil open bidding yang akan dilantik,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat whatsApp, Senin (27/4/20) malam.
Menurut Dedie, setelah dilantik keenam kepala dinas tersebut akan langsung edektif bekerja. Khusus bagi Kepala Satpol PP baru, diharapkan fokus kepada rencana pemindahan PKL.
“Jadi harus fokus untuk relokasi PKL Lawang Saketeng-Jalan Pedati ke Pasar Bogor serta Ranggagading pada malam takbiran nanti. Sebab ini adalah salah satu program prioritas Pemkot Bogor,” ungkapnya.
Selain itu, kata Dedie, Kepala Satpol PP baru harus melakukan pendataan bagi sektor-sektor usaha yang tidak dikecualikan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Hal ini dilakukan agar ada kepatuhan pada aturan yang ada serta penerapan sanksi bagi pelanggar,” tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota DPRD Kota Bogor fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengapresiasi rencana pelantikan tersebut. Pasalnya, dalam menanggulangi pandemi Covid-19 perlu melibatkan peranan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk upaya penanggulangan seperti PSBB dan lain-lain, harus juga diikuti dengan melibatkan OPD. Contoh, kalau Kepala Satpol PP sudah definitf penerapan PSBB pasti optimal dengan adanya sanksi.
“Begitupun dengan Kepala Diskomonfo yang akan fokus menyebarluaskan informasi dan menekan penyebaran berita hoax saat wabah Corona berlangsung,” jelasnya.
ASB menyatakan bahwa tingkat urgensi untuk segera melantik enam kepala dinas baru semakin diperlukan, mengingat pandemi Covid-19 semakin hari korbannya terus meningkat.
“Kaitan kebijakan dan kewenangan tentunya jangan sampai ada yang kosong di setiap OPD agar memudahkan jalur komando infomarsi dan penanggulangan Covid-19,” tandasnya. (As)
Editor : Endi
