Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.
Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan segera isi kekosongan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum habis masa jabatan akhir desember tahun 2023 mendatang.
Menurut Rudy Susmanto, salah satu langkah yang harus dilakukan untuk meninggalkan Legacy atau warisan yang dilanjutkan oleh Penjabat (PJ) Bupati Bogor di tanggal 1 Januari 2024, ialah dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni guna mengisi jabatan di SKPD yang masih kosong.
“Yang pertama harus dipersiapkan itu apa, yakni persiapkan SDM yang mempuni yang siap untuk menduduki seluruh jabatan di SKPD yang kosong hari ini, berangkatnya dari situ dulu saja,” katanya kepada BogorUpdate.com, Selasa (4/4/23).
“Karena hari ini pada saat SKPD Eselon 2, 3 dan 4 kita lihat yang kosong jumlahnya berapa, yang pensiun berapa. Kita kan punya ASN sebanyak 18 ribu lebih,” sambungnya.
Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra itu menambahkan, dengan total ASN yang ada di Kabupaten Bogor itu, dipastikan banyak yang memiliki potensi untuk menduduki kursi jabatan guna memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Saya yakin dari total ASN segitu, banyak yang punya potensi, berikan mereka harapan dan karir kedepan. Saya yakin mereka punya potensi luar biasa yang bisa membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” tuturnya.
Rudy sapaan akrabnya itu mengungkapkan, Iwan Setiawan sendiri, sudah menjabat di Legislatif dan eksekutif sudah lama, artinya sudah bisa membaca mana ASN yang punya potensi dan kemampuan yang memang berkompeten di bidangnya.
“Kalau memang harus Open biding ya laksanakan. Kalau memang bisa dilaksanakan rotasi asesment juga agar segera dilaksanakan. Pointnya cuma satu, kalau prosesnya sampai berlarut-larut maka akan menghambat jalanya roda pembangunan di Kabupaten Bogor. Kita sangat berharap pengisian kekosongan ASN di Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan,” harapnya.
Menurut Rudy, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat pun pasti melihat Kabupaten Bogor hari ini krisis SDM. Krisisnya bukan SDMnya yang tidak mampu, tapi karena kosong jabatannya.
“Kita juga melihat jabatan Kepala Dinas hingga Kasie banyak yang kosong. Segera diisi jangan sampai proses pengisisan jabatan ini baru terisi penuh pertengahan tahun atau akhir tahun 2023, maka serapan APBD tidak akan maksimal,” tukasnya.
