BogorUpdate.com – Usai lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor Raya merasa kecewa.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PC IMM Bogor, Hendi. Para mahasiswa merasa kecewa kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang tidak hadir dalam pertemuan bersama para pengunjuk rasa di gedung rapat serbaguna DPRD kabupaten Bogor.
“Saya mengapresiasi niat baik Wakil Ketua DPRD kabupaten Bogor, KH. Agus Salim bersama jajaran Sekretariat Dewan (Setwan), namun saya amat menyesali BKD dan Komisi I tidak hadir dan tidak mempunyai kegentlean atas kelakuan yang di perbuat,” ucap Hendi kepada BogorUpdate.com, Rabu (16/3/22).
Lebih lanjut, menurut Hendi, jika memang komisi I tidak merasa pelesiran, seharusnya para anggota Komisi 1 ini datang menemui para mahasiswa yang tergabung dalam PC IMM Bogor.
“Untuk berdiskusi dan meyakinkan kami mahasiswa juga masyarakat, akan hasil kunkernya di implementasikan di kabupaten Bogor,” lanjutnya.
IMM Cabang Bogor pun meminta dengan tegas kepada BKD untuk segera menindak tegas secara etik kepada komisi I dan di informasikan ke publik.
“Aksi ini pun saya katakan bukan aksi terakhir, namun kita IMM Cabang Bogor akan terus konsisten mengawal ini sampai tuntas, agar kunjungan kerja yang tidak jelas tidak terulang di kabupaten Bogor, serta meminta DPRD kabupaten Bogor untuk transparan perencanaan kinerja dan laporan kinerja tahunan kepada publik, karena DPRD yang milih adalah rakyat, dan Rakyat berhak tau untuk itu semua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Komisariat (PK) ITB Vinus, Imam Rahmat Eriansya meminta kepada anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor untuk membuka hasil dari kunjungan kerjanya ke Pulau Bali beberapa hari lalu.
“Hingga saat ini kami tidak tahu, dari kunker itu apa yang didapatkan oleh anggota Komisi I, misalkan sistem pengamanan Aset di Kota Denpasar seperti ini jika diimplementasikan di Kabupaten Bogor akan seperti ini,” ucapnya.
Dan Imam pun menekankan anggota Komisi 1 harus lah terbuka atas “kunkernya”. “Semisal ada kah SKPD yang diajak? Berapa banyak anggota Komisi yang berangkat? Di Bali kemana aja? Ngapain aja? Poin yang didapat apa? Dan jejak digitalnya mana?,” pungkasnya.
