Scroll untuk baca artikel
Bogor RayaHomeNews

Komisi IV DPRD Desak Pemkab Bogor Data Bangunan yang Rawan Ambruk Pasca Tragedi di Ciomas

×

Komisi IV DPRD Desak Pemkab Bogor Data Bangunan yang Rawan Ambruk Pasca Tragedi di Ciomas

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno usai meninjau majelis taklim yang ambruk di kawasan Ciomas. (Foto: Erwin)

Cibinong, BogorUpdate.com – Ambruknya bangunan berupa Majelis Taklim Asobiyah di Kampung Sukamakmur, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, nampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

Pasalnya, tragedi yang menelan lima korban jiwa dan ratusan orang luka-luka itu seolah menjadi trauma mendalam bagi warga setempat yang saat itu sedang menggelar Maulid Nabi.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengaku heran dengan adanya majelis taklim yang berdiri ala kadarnya seperti di kawasan Ciomas tersebut.

Oleh karena itu, Wasto mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mengambil kebijakan pasca tragedi di Ciomas terjadi.

“Pemkab Bogor sepertinya harus data bangunan yang rawan ambruk seperti ini karena ini menjadi perhatian supaya mereka bisa mengambil kebijakan,” ujar Wasto Sumarno kepada wartawan, Jumat, (12/9/2025).

Menurut Wasto, pendataan itu sangat penting untuk melihat langkah yang diambil Pemkab Bogor dalam menangani bangunan-bangunan yang rawan ambruk.

“Data itu kan penting, kalau tidak ada dalam data maka tidak akan ada dalam kebijakan. Terkadang yang ada datanya pun masih belum tersentuh kebijakan, jadi data akurat ini penting untuk kita semua, termasuk bangunan-bangunan majelis taklim yang rawan ambruk,” ucapnya.

Wasto berkomitmen, akan memperjuangkan pembangunan majelis taklim baru di kawasan tersebut pasca ambruk beberapa waktu lalu.

“Insya allah kita akan menyampaikan dan menyuarakan ini agar menjadi perhatian. Tidak hanya di Pemda, tapi juga vertikal ke Kementerian Agama melakukan itu,” tuturnya.

“Kita akan rumuskan bersama nanti kebijakannya seperti apa, apakah berupa bantuan atau perizinan. Kalau perizinan, itu supaya nanti tidak sulit proses perizinan pembangunannya atau mungkin tempat yang refresentatif,” tutupnya. (Erwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *