Kota Bogor, BogorUpdate.com – Kota Bogor terpilih menjadi lokasi pembelajaran lapangan dalam rangkaian latihan Senior Disaster Management Training (SDMT) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebanyak 67 Kepala BPBD dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia hadir untuk mendalami sistem mitigasi bencana di Kota Hujan.
Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB, Kheriawan, menjelaskan bahwa pemilihan Kota Bogor didasarkan pada keberhasilan manajemen pascabencana serta sistem mitigasi yang dinilai sangat baik, baik secara struktural maupun non-struktural.
“Kami mengunjungi Hutan Cifor dan meninjau sistem peringatan dini (early warning system) yang dimiliki Kota Bogor terkait ancaman tanah longsor dan banjir. Kami memilih kota ini karena sistem mitigasi non-strukturalnya, seperti edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, sangat bagus,” ujar Kheriawan di Bogor, Kamis (14/5/2026).
Pelatihan yang berlangsung selama 12 hari ini diikuti oleh pimpinan BPBD dari wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Targetnya, sebanyak 514 Kepala BPBD di seluruh Indonesia harus lulus dari program peningkatan kapasitas ini guna menghadapi risiko ancaman bencana yang tinggi di tanah air.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyambut hangat kunjungan para delegasi penanggulangan bencana tersebut. Baginya, terpilihnya Kota Bogor sebagai tujuan praktik lapangan merupakan sebuah kehormatan sekaligus ajang berbagi pengalaman.
“Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Kota Bogor dikunjungi oleh para Kepala BPBD seluruh Indonesia. Poin utamanya adalah ketangguhan personel melalui kerja ikhlas dan kerja cerdas,” kata Jenal.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Jenal mutaqin mengakui bahwa keterbatasan perangkat dan birokrasi anggaran sering kali menjadi kendala saat penanganan darurat di lapangan. Menindaklanjuti hal itu, ia berencana mengusulkan penguatan kelembagaan melalui jalur legislatif.
“Saya akan mengusulkan dalam perubahan Perda di DPRD agar posisi BPBD diperkuat. Salah satu poin utamanya adalah agar Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digeser atau dialokasikan langsung ke BPBD saat terjadi bencana. Jadi, kita tidak perlu lagi menunggu proses di dinas teknis yang memakan waktu lama saat kondisi darurat,” tegas Jenal. (Abizar)
