Kota Bogor, BogorUpdate.com
Camat Bogor Tengah Abdul Wahid mendampingi Ketua Fraksi Partai Amanat Nurani DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meninjau lokasi PKL di kawasan Jalan Malabar, Rabu (26/8/20)
Salah satu titik PKL yang ditinjau adalah didepan SDN Baranangsiang, karena tetap didepan sepanjang bangunan sekolah dipenuhi PKL hingga menutup pemandangan dan banyak yang tidak mengira kalau didalamnya merupakan gedung pendidikan.
Seperti diketahui, bahwa di Jalan Malabar hingga Jalan Sancang dipenuhi para PKL yang jumlahnya sekitar 200 lebih, dan notabennya mereka berjualan disepanjang jalur hijau dan di atas trotoar.
Safrudin Bima mengatakan bahwa kawasan pendidikan harus terjaga kenersihannya, sehingga tidak boleh diwarnai dengan semrawutnya PKL, sebab akan mengganggu kenyamanan.
“Kita cari jalan keluarnya, supaya sekolah tertata nyaman, tetapi para PKL juga tidak kehilangan mata pencarhariannya,” kata SB sapaan akrabnya, Rabu (26/8/20)
Mengenai konsepnya kata dia, pihaknya akan mencoba mencari lahan-lahan pemerintah yang bisa dimanfaatkan dan berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Lalu kata dia, untuk teknis penataanya dia akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM)
“Ya, nanti kita coba cari aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan dengan tidak mengurangi aspek penataan,” tambahnya.
Kaena lanjut dia, dengan kondisi banyak PKL membuat kawasan tersebut sangat krodit, mulai pemandangannya yang tidak enak, drainasenya yang tidak berfubgsi hingga trotoarnya yang tidak bisa digubakan karena di penuhi para pedagang.
“Jadi tidak bisa dipenuhi PKL seperti ini, makanya harus ada penanganan yang konprehensif yang melibatkan semua unsur,” tandasnya.
Sementara Salah satu Guru SDN Malabar Yadi mengaku, pihaknya sangat mendukung atas rencana pemerintah yang akan merelokasi PKL dan hal itu akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah.
“Kami sangat mendukung, karena dengan dilakukan penataan kawasan akan menjadi bersih, lebih rapih dan tertata,” kata Yadi.
Terkebih lanjut dia, bahwa sekolah tempat dirinya mengajar itu merupakan sekolah berpredikat atau pemenang penghargaan adiwiyata mandiri yang salah satu kategori penilaiannya adalah aspek kebersihan dan kesehatan sekolah.
Namun katanya, dengan kondisi seperti itu jelas, sangat tidak baik karena menganggu kenyamanan baik para guru maupun para siswa terutama pada saat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Ya, meski didalamnya bersih tetapi jalur hijau itu tepat didepan bangunan sekolah dan masih masuk kawasan pendidikan, jadi sangat tidak bagus kalau banyak PKL,” ungkap dia.
Bahkan kata dia, saat penilaian kebersihan di area sekolah menjadi salah satu kategoti, bahkan pihak sekolah telah berkali-kali melaporkan ke Disdik hingga aparatur wilayah mulai kelurahan hingga kecamatan mengenai hal tersebut.
“Ya, saat penilaian dewan juri juga mempertanyakan keberadaan PKL itu, tapi kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya bisa melaporkan ke Disdik dan berharap ada penertiban dari Pemerintah,” tandas dia.
Sementara Camat Boteng Abdul Wahid mengaku, pihaknya akan segera membentuk tim dan berkoordinasi dengan OPD terkait, untuk mengeksekusi para PKL tersebut.
“Konsepnya jelas akan ditata, karena jalur hijau tidak bisa dijadikan zona PKL, kami segera bentuk tim dan koordinasi dengan Diskop UMKM dan Satpol PP untuk eksekusinya,” pungkas dia.
(As/Bing)
