Cibinong, BogorUpdate.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor mulai melakukan verifikasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai tahapan persiapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) menuju Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-XVI KNPI Kabupaten Bogor tahun 2026.
Ketua Tim Verifikasi OKP Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2026, Debbi Puspita, mengatakan verifikasi tersebut merupakan amanat AD/ART KNPI, khususnya Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) tentang keanggotaan. Pelaksanaannya juga mengacu pada Permenpora Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan.
Menurut Debbi, verifikasi dilakukan untuk menyinkronkan sekaligus memperbarui data OKP yang berdomisili dan aktif menjalankan kegiatan organisasi di wilayah Kabupaten Bogor.
“Verifikasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan data organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan kondisi terbaru. Selain itu, hasil verifikasi juga menjadi salah satu prasyarat dalam pelaksanaan RAPIMPURDA menuju MUSDA ke-XVI DPD KNPI Kabupaten Bogor tahun 2026,” jelas Debbi, Sabtu (7/11/26).
Ia mengungkapkan, proses verifikasi akan menyasar 86 OKP yang sebelumnya telah terdata dalam Sensus OKP Tahun 2025. Meski demikian, KNPI Kabupaten Bogor juga membuka kesempatan bagi OKP baru untuk mendaftarkan organisasinya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Adapun dokumen yang harus disiapkan meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), SK Kementerian Hukum dan HAM, SK kepengurusan yang masih berlaku, serta surat keterangan domisili organisasi.
OKP juga diminta melengkapi dokumen pendukung lainnya, di antaranya NPWP, buku tabungan organisasi, KTP pengurus, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol, serta dokumen administrasi lainnya.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 16 November 2026. Sedangkan pengumuman hasil verifikasi akan disampaikan pada 17, 18, dan 19 November 2026.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Tim Verifikasi dibentuk dengan melibatkan lima orang verifikator. Mereka terdiri dari tiga perwakilan pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor dan dua perwakilan pengurus DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
Debbi yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Kabupaten Bogor mengajak seluruh OKP yang berdomisili dan aktif berkegiatan di Kabupaten Bogor agar segera mengikuti proses verifikasi dengan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan.
“Kami mengimbau seluruh OKP agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan segera melengkapi berkas administrasi. Partisipasi seluruh organisasi sangat penting untuk mewujudkan pendataan keanggotaan KNPI yang tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
