Sukaraja, BogorUpdate.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan oligarki merupakan produk dari rezim ‘Sampah’ dari demokrasi yang terbentuk hingga sampai saat ini.
Menurutnya, demokrasi yang diperjuangkan pada tahun 1998 oleh aktivis mahasiswa dan masyarakat kemudian diwujudkan dalam proses Pemilu langsung dalam memilih anggota DPR RI, dan kepala daerah setempat yang notabanenya telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan elite.
“Hasilnya adalah sampah demokrasi, ya oligarki ini. Karena oligarki ini merupakan penguasa dari segelintir orang yang mana mereka juga membutuhkan penopang yang kuat yaitu sumber daya atau risosis ekonomi,” ujar STS sapaan akrabnya itu saat menjadi narasumber Bogor Discussion Club (BDC) bertempat di Ball Room M-One Hotel Sentul, pada Senin (19/12/22).
STS menuturkan, mengenai penopang bagi para pelaku oligarki itu pastinya sudah mengamati terlebih dulu, semisalnya sumber daya atau risosis ekonomi terlebih dulu dalam menopang hal tersebut.
“Katakan lah oleh sembilan (9) naga, mereka sudah mengamati bahwa proses demokrasi nanti akan bisa dikendalikan, dengan permodalan yang sangat besar. Sementara rakyat kita tidak terdidik, bahkan rakyat kita juga itu punya jiwa korupsi yang bisa dibilang koruptif,” tegas pria yang juga merupakan Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
Menurut STS, mengapa sikap koruptif di kalangan rakyat sendiri terjadi, akibat mereka yang sejak lama dalam memilih pemimpin akan melihat siapa yang akan memberi sejumlah uang disaat pesta demokrasi digelar.
“Dalam artianya, bahwa sikap koruptif itu ada lantaran tidak terdidiknya masyarakat atau rakyat tentang pemahaman sistem politik kalau yang dibangun itu adalah produksi rezim sampah,” ucapnya.
Ia mencontohkan, semisalnya ada masyarakat yang mengadu kepada pemerintah terkait mengenai pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemerintah daerah setempat, apabila rakyat itu menggunakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Jadi kalau pakai BPJS itu pelayanannya telat, diperlambat. Hal itu karena apa, karena pegawai pemerintah itu mendapat upah atau gaji yang tidak memadai, kemudian dia lebih memilih layanan umum karena setiap pekerja rumah sakit pastinya menanyakan kepada setiap pasien yang baru datang itu mau pakai BPJS atau pasien umum, dan pastinya dia (pekerja RSUD, red) memprioritaskan layanan umum. Dan ini terjadi karena apa, karena sistem politik yang dibangun sebagai kultur terjadi sistem yang koruptif,” urainya.
“Mengapa terjadi, karena ada komponen-kompomen dalam pelayanan BPJS itu yang dibiayai oleh pengusaha,” tambahnya sembari menjabarkan.
Lebih jauh STS memaparkan, apabila rakyat yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terdidik dalam sisi pemikirannya maju dan tidak egois.
“Kemudian tenggang rasa dengan kepentingan umum, itu lah yang dianggap rakyat terdidik bagi pandangan saya,” imbuhnya.
Sementara itu, tokoh pemuda dari Bogor Barat, Dawak Faturrahman mengungkapkan apabila membahas soal oligarki, baginya sejak dahulu sudah ada namanya oligarki tersebut.
“Setahu saya oligarki itu adalah sebuah kekuasaan yang dibatasi,” terang Dawak dalam pemaparannya di Bogor Discussion Club.
Kalau berbicara oligarki di Kabupaten Bogor, lanjutnya, dia menanyakan bagaimana Kabupaten Bogor kedepan di tahun 2023 dan seterusnya.
“Saya hanya ingin menyampaikan, kedepan tentunya yang namanya oligarki ataupun namanya itu bila itu perkumpulan, perhimpunan atau ormas sekalipun yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat bagi saya itu sah-sah saja. Dengan catatan, asal jangan oligarki itu sampai mencederai demokrasi di negeri ini,” jelasnya.
“Semua berkumpul dan berserikat asal tujuannya untuk mencerdaskan dan untuk hajat hidup orang banyak saya pribadi silahkan saja, mari bersama-sama kita sinergikan dalam memajukan suatu daerah dimana kita tempati saat ini,” tambahnya sembari membeberkan.
Ia juga berharap, dengan adanya acara diskusi yang diwadahi oleh Bogor Discussion Club ini pihaknya hanya berkeinginan kedepannya ada diskusi tentang bagaimana sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bogor ini.
“Tentang seberapa banyak sumber manusia di kabupaten Bogor telah dimanfaatkan dengan baik yang tujuannya demi mensejahterakan orang banyak,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Bogor Discussion Club (BDC) yang di motori oleh Tokoh Pemuda Bogor, Mohammad Burhani dan pimpinan umum media Pelita Baru, HRM. Danang Donoroso serta Pimpinan Umum BogorUpdate.com, Effendi Tobing, mengadakan refleksi akhir tahun 2022 bertemakan “Oligarki di Mata Pemerintah dan Rakyat Demi Perbaikan Untuk Bogor Bangkit”, bertempat di Ball Room M-One Hotel, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2022 ini, yang menjadi host adalah Nurcholis Fardillah alias Fadil.
Sebagai pembuka, Burhani yang merupakan mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor periode 2015-2018 itu menjelaskan, berjalannya acara diskusi publik akhir tahun ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak seperti para tokoh media dan rekan media dari Harian Pelita Baru, Rakyat Bogor dan tim Event Organizer (EO) redaksional BogorUpdate.com.
Tujuannya sendiri untuk menilik pemahaman Oligarki (struktur kekuasaan/pemangku kebijakan, red), dan agar Bogor Discusion Club dapat menjadi wadah demi menyerap aspirasi masyarakat Bogor khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya pada hari ini.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik refleksi akhir tahun tersebut, diantaranya, CEO SBC Muhammad Burhani, Pimpinan Umum Pelita Baru HRM. Danang Donoroso, Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pimpinan Umum BogorUpdate.com Effendi Tobing, Ketua PWI Kabupaten Bogor H. Subagiyo, Tokoh Pemuda Bogor Barat Dawak Faturrahman, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana, Aktivis/Mahasiswa Hendi, Ketua HIPMI Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, Ketua Umum HPPMI Aldi Supriyadi, Ketua Umum BBR Dudi R. Mahdi serta Marcellinus, Ketua Aliansi Ormas Bersatu (AOB) Bahri Warhangan.
