Ketua LBH Ansor Kota Bogor Rudi Mulyana. (Ist)
Kota Bogor, BogorUpdate.com – Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat SDN, SMPN hingga SMAN di Kota Bogor, mulai menemukan titik temu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Bogor, mulai berkoordinasi dan berintegritas dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terhitung dari 4 Agustus 2023, KPK mulai aktif membangun komunikasi intens dengan Tim LBH Ansor Kota Bogor.
Sejauh ini Tim Kuasa Hukum Korban PPDB Kota Bogor dari LBH Ansor Kota Bogor, belum bisa menyampaikan isi koordinasi lembaganya dengan KPK.
“Yang jelas KPK sangat responsif dan tentunya ini warning bagi terduga pelaku kejahatan PPDB, hati-hati,” tutur Ketua LBH Ansor Kota Bogor Rudi Mulyana kepada Wartawan, Rabu (9/8/23).
Dengan sikap KPK yang telah merespon surat dan berkas dari LBH Ansor Kota Bogor, lanjut Rudi, pihaknya memberikan apresiasi. Karena, selain persoalan hukum, PPDB itu juga nenyangkut kemanusiaan yang harus dihentikan praktik kecurangannya.
“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukanlah perkara hukum saja, melainkan ini juga bagian perkara kemanusiaan yang harus disudahi, jangan terjadi lagi dikemudian hari,” tegasnya.
