Kota Bogor, BogorUpdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu kepastian besaran alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mematangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepastian nilai transfer tersebut dinilai penting karena akan menentukan ruang fiskal Pemkot Bogor dalam menjalankan sejumlah program prioritas pembangunan.**
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan kerangka Rancangan APBD (RAPBD) telah disampaikan kepada DPRD Kota Bogor. Namun, rincian pembiayaan masih menunggu kepastian besaran transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Berapa sesungguhnya total alokasi anggaran transfer kepada daerah itu sangat penting. Kalau sudah ada kejelasan jumlah transfer dari pusat maupun provinsi, maka kita akan lebih leluasa untuk menentukan prioritas pembangunan ke depan,” ujar Dedie.
Sambil menunggu kepastian angka transfer tersebut, Pemkot Bogor telah menyusun perencanaan umum dengan menetapkan sejumlah sektor yang dinilai krusial.
Beberapa fokus pembangunan diarahkan pada penyelesaian infrastruktur strategis, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, serta penguatan sektor pendidikan.
Di sektor infrastruktur, Pemkot Bogor berencana mencari skema pembiayaan alternatif, dengan tetap meminta persetujuan DPRD, untuk menuntaskan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3).
Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas karena telah tertunda selama puluhan tahun. Penyelesaian R3 diharapkan dapat membantu memecah konsentrasi arus kendaraan dari wilayah Timur Bogor sehingga tidak seluruhnya bertumpu pada Sistem Satu Arah (SSA) dan Jalan Pajajaran.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkot Bogor akan melakukan penyesuaian terhadap data penerima manfaat program jaminan kesehatan.
Dedie menyoroti anggaran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai sekitar Rp74 miliar. Menurutnya, pemetaan ulang berdasarkan kelompok ekonomi atau desil diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data penerima manfaat akan kita lihat kembali berdasarkan desil ekonominya, sehingga program perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran,” kata Dedie.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemkot Bogor memastikan alokasi anggaran untuk pendidikan telah disiapkan sebesar 24 persen.
Dengan sejumlah prioritas tersebut, Pemkot Bogor masih menunggu kepastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sebelum melakukan finalisasi terhadap postur APBD dan menentukan ruang fiskal untuk masing-masing program pembangunan. (Abizar)
