Cibinong, BogorUpdate.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan cara yang lebih terukur. Di bawah arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, penanganan kemiskinan tidak hanya berbicara soal angka, tetapi menyasar langsung kondisi masyarakat hingga tingkat keluarga.
Pendekatan berbasis data dan spasial menjadi salah satu strategi yang didorong Pemkab Bogor. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengetahui secara lebih detail siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka tinggal, serta persoalan apa saja yang dihadapi.
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan sering kali tidak berdiri sendiri. Satu keluarga dapat menghadapi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, masalah kesehatan, stunting hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat saat Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi setiap keluarga. Data kemiskinan perlu disandingkan dengan data kesehatan, kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah hingga lingkungan tempat tinggal.
Dengan begitu, intervensi pemerintah dapat dilakukan secara by name by address, bukan sekadar berdasarkan data agregat.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” tegasnya.
Ajat mencontohkan, jika dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC maupun stunting, maka pemerintah tidak cukup hanya memberikan satu bentuk bantuan.
Seluruh persoalan tersebut harus dipetakan dan ditangani secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” jelasnya.
Untuk mewujudkan strategi tersebut, Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian hingga penataan kawasan.
Pemkab Bogor juga menekankan agar proses pemetaan tidak berhenti menjadi tumpukan data. Hasilnya harus berubah menjadi program yang jelas dan dapat diukur.
Mulai dari lokasi intervensi, siapa penerima manfaat, persoalan yang ditangani, bentuk program hingga kebutuhan anggaran harus dapat dipetakan.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” kata Ajat.
Dengan pola tersebut, Pemkab Bogor ingin penanganan kemiskinan bergerak dari sekadar mencatat jumlah warga miskin menjadi menyelesaikan akar persoalannya.
