Cibinong, BogorUpdate.com –Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, bijak, dan objektif dalam menyikapi dinamika hukum yang belakangan menjadi perhatian publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ketua PDM Kabupaten Bogor, H. Ahmad Yani, mengatakan berbagai perkembangan terkait proses hukum perlu disikapi secara proporsional dengan tetap menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah, dan berintegritas merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa. Namun, ikhtiar tersebut harus tetap berpijak pada koridor konstitusi, kaidah hukum, serta nilai-nilai moral dan keteladanan.
“PDM Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, bijak, dan mengedepankan sikap objektif dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang sedang menjadi perhatian publik,” ujar Ahmad Yani, Kamis (3/9/26).
Ia menegaskan, setiap proses klarifikasi maupun penegakan hukum hendaknya dipercayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini KPK, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita percayakan prosesnya kepada lembaga penegak hukum. KPK memiliki mekanisme, standar pembuktian, dan kewenangan dalam menangani setiap perkara secara profesional,” katanya.
Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Menurutnya, derasnya arus informasi dan opini di ruang publik harus diimbangi dengan sikap tabayyun dan kehati-hatian.
“Jangan sampai opini dan spekulasi berkembang menjadi penghakiman sosial sebelum adanya kepastian hukum. Kita harus mengedepankan tabayyun dan memastikan informasi yang beredar berdasarkan fakta,” tegasnya.
Selain menyikapi proses hukum, PDM Kabupaten Bogor turut mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Dia menilai kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor harus tetap menjadi prioritas. Berbagai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kegaduhan maupun narasi yang tidak konstruktif.
“Yang harus kita jaga adalah kepentingan masyarakat. Roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Kondusivitas daerah menjadi bagian penting agar pembangunan dapat terus dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya untuk menjaga ukhuwah serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Perbedaan pandangan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi mari kita sikapi dengan kepala dingin, tetap menjaga ukhuwah dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga suasana daerah tetap aman dan kondusif. Sikap kritis terhadap pemerintahan dan proses hukum tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara objektif, santun, dan berdasarkan fakta.
PDM Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak, baik pemimpin daerah, aparat penegak hukum maupun masyarakat, dapat menjaga kejernihan berpikir dan mengedepankan integritas dalam menghadapi setiap dinamika yang berkembang.
“Mari kita berikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan sesuai koridornya. Semoga para pemimpin, penegak hukum dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa diberikan kejernihan berpikir, ketenangan, serta integritas dalam menyikapi setiap persoalan,” pungkasnya.
