Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Bogor, Dhamiry A Ghazaly, mengajak kalangan pemuda dan masyarakat untuk tidak mudah tergiring opini negatif terkait proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Dhamiry, pemuda, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas daerah di tengah derasnya informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Ia mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat fakta hukum dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
“Proses hukum tentu harus kita hormati dan kita percayakan kepada KPK. Pada saat yang sama, kita juga perlu menjaga suasana agar tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik sebelum fakta dan proses hukumnya menjadi terang,” kata Dhamiry, Kamis (3/9/25).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi perkembangan penyidikan KPK di lingkungan Pemkab Bogor, termasuk munculnya berbagai informasi mengenai kemungkinan keterkaitan sejumlah pihak dalam perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Dhamiry menegaskan, penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan penerapan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan ataupun kesimpulan mengenai status hukum orang tersebut.
“Jangan sampai informasi yang belum utuh kemudian membentuk opini seolah-olah seseorang sudah pasti terlibat. Kita harus menunggu proses hukum dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak para ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda turut memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Dukung KPK Bekerja Profesional
Dhamiry menegaskan PC GP Ansor Kabupaten Bogor mendukung KPK menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung KPK bekerja secara profesional dan independen. Pada saat yang sama, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjadikan informasi resmi dari aparat penegak hukum sebagai rujukan,” katanya.
Menurutnya, sikap kritis terhadap proses pemerintahan tetap diperlukan. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Minta Pemerintahan Tetap Berjalan
Di sisi lain, Dhamiry berharap proses penyidikan KPK tidak mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Ia meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, bersama seluruh jajaran Pemkab Bogor, tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan serta menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan.
Menurutnya, proses penegakan hukum dan keberlangsungan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan.
“KPK harus diberikan ruang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
“Prinsipnya sederhana: hukum harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap bekerja, dan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Dhamiry.
Lebih lanjut, ia menyebut situasi tersebut juga dapat menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan dan organisasi.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan dan kinerja pemerintahan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat serta tidak mencederai amanat rakyat.
“Ini juga menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya para pemimpin dan seluruh pembantunya, untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Amanat rakyat harus dijaga dan jangan sampai ada kebijakan maupun tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Dhamiry berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan tersebut secara proporsional. Proses hukum tetap harus dihormati, sementara roda pemerintahan dan pelayanan publik harus terus berjalan.
“Jangan sampai proses hukum yang masih berjalan dan masih berupa dugaan justru melahirkan kegaduhan yang pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bogor. Kita hormati proses hukum, kita jaga kondusivitas, dan pada saat yang sama kita dorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta memperbaiki kinerjanya,” pungkasnya.
