Foto RSUD Kota Bogor
Kota Bogor, BogorUpdate.com
Sedikitnya 120 orang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Kota Bogor masih menunggu dana insentif yang dijanjikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes), sebab hingga saat ini belum juga turun.
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Ilham Chaidir mengatakan, pihaknya masih menunggu pencairan yang sudah dijanjikan sejak Maret belum juga turun.
“Saat ini baru memasuki tahap akhir ya, kemarin hasil rapat bagian keuangan bersama Dinkes masih ada beberapa yang harus dilengkapi,” kata Ilham belum lama ini.
Diakuinya, nakes yang berjibaku dengan Covid-19 di RSUD Kota Bogor sendiri terbilang cukup banyak, kurang lebih 120 orang.
Namun, jika ditambah dengan tenaga penunjang seperti OB, supir ambulance dan lainnya, bisa mencapai 300 orang dan semuanya sudah terlatih dalam menangani Covid-19.
Saat ditanyakan berapa dana insentif yang akan diterima oleh RSUD Kota Bogor selama enam bulan menangani Covid-19, ilham mengaku belum bisa membeberkannya, sebab masih dalam perhitungan.
“Belum tahu kita dapetnya berapa, yang pasti dihitung sejak Maret saja,” kata Ilham.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. Pembagian insentif dibagi menjadi empat kategori.
Diantaranya adalah Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.
Untuk nakes yang tidak tercover dalam peraturan diatas, Ilham mengaku akan tetap memberikan insentif dengan mencari alternatif lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan anggaran klaim Covid-19.
Namun, dari Rp15 miliar klaim Covid-19 yang diajukan, baru Rp9 miliar yang dicairkan. Jadi sudah dua tahap yang dibayarkan. Tahap pertama Rp4,1 miliar, tahap kedua Rp4,9 miliar.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tahap ketiga bisa dicairkan lagi, kita tunggu kabar baiknya ya,” jelasnya.
Klaim anggaran Covid-19 ini kata Ilham, merupakan uang yang diberikan kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.
Sedangkan di RSUD Kota Bogor sendiri, menurut pengakuan Ilham sudah ada 350 pasien yang dirawat sejak awal pandemi menerpa Kota Bogor.
Untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk para nakes sendiri, masih kata Ilham, pihaknya mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kota sebesar Rp6,2 miliar yang ditempatkan di pos Biaya Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19.
“Namun karena kami mendapatkan banyak bantuan, kami hanya menggunakan Rp2,3 miliar saja dan sisanya kami kembalikan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie Rachim, meminta kepada para nakes yang masih bertarung melawan Covid-19 agar tetap semangat.
“saya yakin pusat akan memenuhi kewajiban. Apalagi sudah dituangkan dalam Permenkes,” kata Dedie.
Lambannya pencairan dana insentif bagi para nakes, menurut Dedie merupakan hal yang lumrah. Sebab, berdasarkan perbincangannya dengan pihak pusat, memang banyak yang harus dipersiapkan dalam hal administrasi oleh pihak rumah sakit dan itu membutuhkan verifikasi yang detil.
“Saya sudah ngobrol, itu banyak yang dipersiapkan. Pokoknya data harus kondisi riil, tapi menurut saya dalam kondisi darurat, RS juga kadang luput, dan baru bisa memenuhi saat ditanyakan,” ujar Dedie.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, dengan lantang meminta pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana insentif nakes di Kota Bogor.
Hal itu lantaran, para nakes yang sudah berjuang melawan Covid-19 selama enam bulan lamanya, sudah sewajarnya menanti insentif.
“Ini kan harusnya menjadi apresiasi kepada para tenaga medis. Jadi sudah sebaiknya dicairkan secepatnya. Terlebih saat ini Kota Bogor kembali melonjak penambahan pasien Covid-19,” tegas Saeful.
Selain itu, dibulan kemerdekaan ini, seharusnya pemerintah pusat bisa mencairkan dana insentif kepada para nakes yang notabene saat ini menjadi pahlawan dalam melawan pandemi.
Jika dalam waktu dekat ini dana tersebut tidak dicairkan, pria yang akrab disapa ASB ini mengaku akan menyurati Kemenkes dan memanggil Dinkes untuk mencari jalan keluarnya.
“Mereka ini pahlawan ditengah pandemi, harusnya momen kemerdekaan bisa dijadikan ajang pemberian insentif, tapi kok kelihatannya pemerintah pusat malah tidak memperhatikan. Kami dari DPRD Kota Bogor akan menyurati ini,” pungkas Politisi PPP itu.
(As/Bing)
