Kota Bogor, BogorUpdate.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor resmi mengukuhkan kepengurusan masa bakti 2026–2031. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Utama Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Kota Bogor pada Sabtu (7/10/2026).
Pengukuhan ini menjadi momentum bagi PPP Kota Bogor untuk memperkuat konsolidasi internal, membangun soliditas kader, serta mempersiapkan strategi menghadapi pemilu mendatang.
Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan pihaknya tidak ingin menetapkan target politik secara berlebihan tanpa didukung persiapan organisasi yang matang.
Menurutnya, PPP akan terlebih dahulu melakukan pembenahan kepengurusan mulai dari tingkat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga ranting dan anak ranting.
“Kami tidak memiliki target yang berlebihan, tetapi target kami adalah target yang rasional. Makanya sebelum kami menyebutkan target yang akan kami raih, kami mengadakan dulu ikhtiar,” ujar Uu.
Ia menjelaskan, penguatan kader tidak cukup hanya melalui pendidikan politik. Kader juga perlu dibekali pendidikan sosial kemasyarakatan agar mampu memahami kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi partai secara optimal.
“Kader ini tidak cukup diberi pendidikan politik, tetapi harus diberikan pendidikan sosial kemasyarakatan. Karena terkadang orang kalau hanya memiliki jiwa politik, tidak memiliki jiwa sosial kemasyarakatan agak kurang pas dihadapkan dengan masyarakat,” jelasnya.
Selain konsolidasi organisasi, DPW PPP Jawa Barat juga meminta DPC PPP Kota Bogor mulai memetakan kader potensial yang akan dipersiapkan menjadi calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil).
Uu menegaskan, persiapan tersebut harus dilakukan sejak dini agar partai memiliki kandidat yang berkualitas, memiliki kemampuan komunikasi, keberanian, serta kedekatan dengan masyarakat.
“Jadi untuk mendapatkan anggota DPR itu butuh persiapan, waktunya lama. Karena kalau seseorang mengadakan persiapan, hasilnya akan bagus,” katanya.
Ia juga berharap seluruh kader tetap dirangkul dalam proses konsolidasi organisasi. Menurutnya, tidak boleh ada kader yang ditinggalkan akibat pergantian kepengurusan.
“Kami bangga di Kota Bogor ini perpindahan kepengurusan tidak ada konflik, aman dan damai. Saya minta tidak ada kader yang dibuang, semuanya harus dirangkul,” tegas Uu.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC PPP Kota Bogor yang baru dikukuhkan. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara partai politik dengan Pemerintah Kota Bogor tetap terjalin demi mendukung pembangunan daerah.
Menurut Dedie, meskipun PPP bukan bagian dari koalisi politiknya dalam Pilkada, hubungan antarlembaga tetap harus berjalan baik setelah kontestasi politik berakhir.
“PPP itu bukan bagian dari koalisi, tetapi bagi saya sebagai Wali Kota Bogor, setelah Pilkada kita bersama-sama membangun Kota Bogor. Tidak ada kaitan dengan hal-hal lain, kecuali tujuan utamanya adalah terus memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah bersama dengan partai politik,” ungkap Dedie.
Ia juga menilai dinamika politik bersifat cair dan membuka peluang kerja sama antarpihak. Menurutnya, pembagian peran dan kewenangan harus bermuara pada percepatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau politik mah cair. Namanya politik itu power sharing, distribusi kewenangan yang nantinya akan menghasilkan satu keputusan atau kebijakan tentang bagaimana mempercepat kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zainul Mutaqin, mengatakan pengukuhan pengurus harian menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan soliditas seluruh kader PPP di Kota Bogor.
Ia mengakui, pada pemilu sebelumnya PPP Kota Bogor mengalami penurunan perolehan kursi legislatif, dari lima kursi menjadi tiga kursi. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan mampu menjadi titik awal kebangkitan partai.
“Ini adalah momentum untuk DPC PPP Kota Bogor memperkuat kebersamaan, persatuan, dan soliditas. Karena di pemilu sebelumnya kita kehilangan dua kursi, dari lima menjadi tiga. Mudah-mudahan pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan PPP di Kota Bogor,” kata Zainul.
Sebagai langkah awal, DPC PPP Kota Bogor akan melanjutkan konsolidasi melalui musyawarah anak cabang di tingkat kecamatan. Selanjutnya, sekitar satu bulan kemudian akan digelar musyawarah ranting di 68 kelurahan se-Kota Bogor.
Zainul juga menegaskan bahwa PPP tidak menempatkan diri sebagai oposisi Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, kontestasi Pilkada telah selesai dan saat ini partai lebih mengutamakan komunikasi serta koordinasi melalui kader yang duduk di lembaga legislatif.
“PPP tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Ketika kita berbeda barisan pada Pilkada, setelah Pilkada selesai kita anggap selesai semua. Artinya PPP tetap mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bogor dengan syarat kebijakan itu dirasakan manfaatnya dan dinikmati oleh umat di Kota Bogor,” jelasnya.
Terkait komposisi kepengurusan baru, Zainul menyebut terdapat sekitar 60 persen pengurus lama dan 40 persen pengurus baru. Kepengurusan tersebut juga memberikan ruang bagi keterwakilan perempuan dan generasi milenial berusia di bawah 35 tahun.
Untuk target politik ke depan, Zainul menyatakan PPP Kota Bogor akan terlebih dahulu berupaya mengembalikan perolehan kursi legislatif seperti sebelumnya.
“Target kita itu mengembalikan lagi kursi yang kemarin hilang. Dari tiga menjadi lima lagi. Kita tidak muluk-muluk dulu. Nanti setelah kita bisa mengembalikan, baru kita bicara target-target yang lain,” pungkasnya. (Abizar)
