Kota Bogor, BogorUpdate.com – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan tingkat Kota Bogor yang digelar di Lapangan Upacara Balai Kota Bogor, Senin (27/4/2026).
Dalam amanatnya, Dedie menyampaikan pesan penting dari terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien.
“Yang paling penting adalah sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah. Selain itu, bagaimana anggaran dapat dioptimalkan agar selaras dengan tujuan pembangunan,” ujar Dedie.
Menurutnya, pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam sektor strategis seperti kesehatan. Dengan demikian, setiap program dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, Dedie juga menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antarwilayah, khususnya di daerah perbatasan. Kota yang berbatasan langsung dengan dinilai membutuhkan koordinasi yang kuat agar kebijakan yang diterapkan saling mendukung.
Sebagai contoh, ia menyebut kawasan perbatasan antara Bogor Barat dan Kecamatan Dramaga. Jika salah satu wilayah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman perkotaan atau mixed-use, maka wilayah di sekitarnya seperti Situ Gede dan Balumbang Jaya juga perlu menyesuaikan.
“Harus ada kondisi saling mendukung antar daerah, sehingga kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan sampah, hingga pengembangan energi baru terbarukan. Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemanfaatan teknologi dan efisiensi anggaran harus terus didorong, termasuk dalam pengembangan energi baru terbarukan. Ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan kebijakan ke depan,” tambahnya.
Terkait rencana pemekaran wilayah, Dedie memastikan bahwa proses tersebut masih terus berjalan. Beberapa wilayah seperti Bogor Selatan, Tanah Sareal, dan Bogor Barat dinilai memiliki potensi untuk dimekarkan guna mendukung percepatan pembangunan.
“Pemekaran masih dalam proses. Kita masih mendetailkan teknis di lapangan, karena memang ada kebutuhan untuk itu,” ujarnya.
Ia juga menyebut kemungkinan pemekaran di sejumlah kecamatan, seperti Tanah Sareal dan Bogor Barat, yang berpotensi dibagi menjadi dua wilayah administratif baru.
Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, Pemerintah Kota Bogor berharap sinergi antar pemerintah dan antarwilayah semakin kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (Abizar)
