Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. (Abizar/Bogorupdate)
Kota Bogor, BogorUpdate.com – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas tertinggi sebagai layanan dasar di Kota Bogor. Dalam pernyataannya, Dedie menyoroti visi membangun generasi yang berakhlak mulia hingga menanggapi isu panas terkait penghapusan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor.
Menurut Dedie, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan upaya membangun karakter anak bangsa yang memiliki “akhlakul karimah”. Ia berharap generasi muda Bogor mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
“Posisi pendidikan ditempatkan pada posisi paling tinggi dalam semua aspek pembangunan nasional. Di Kota Bogor sendiri, pendidikan diposisikan sebagai layanan dasar yang utama,” ujar Dedie A. Rachim, Sabtu (2/5/26).
Dedie menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam sektor pendidikan dibuktikan dengan alokasi anggaran yang disebut telah melampaui ketentuan minimal yang ditetapkan aturan nasional.
Selain itu, Pemkot Bogor juga memperkuat akses pendidikan tinggi lewat jalur beasiswa. Tak tanggung-tanggung, Dedie mengungkapkan bahwa saat ini sudah tersedia kuota beasiswa bagi ratusan warga Bogor untuk melanjutkan studi di Universitas Ibn Khaldun (UIKA).
“Jumlahnya fantastis, ada di atas 200 anak warga Kota Bogor yang bisa kuliah di UIKA melalui jalur beasiswa. Jadi, tidak ada lagi kendala tidak bisa kuliah karena biaya. Selama berprestasi, mereka bisa masuk,” tegasnya.
Menanggapi isu bahwa SMAN 1 Bogor tidak akan menerapkan sistem zonasi pada seleksi siswa baru tahun 2026, Dedie meminta semua pihak melihat fakta di lapangan. Ia mengakui bahwa lokasi sekolah tersebut memang berada di kawasan perkantoran dan militer.
“Kita bicara fakta, SMAN 1 itu dekat Istana Bogor, sebelahnya Korem, dan banyak kantor pemerintah. Secara zona memang agak jauh dari pemukiman, meski di belakangnya ada kawasan Paledang,” jelas Dedie.
Meski demikian, Dedie menekankan bahwa prioritas terhadap warga sekitar harus tetap dipertimbangkan. Terkait kebijakan teknis, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang kewenangan tingkat SMA.
“Pasti sudah ada kajian dari pihak yang berpengalaman. Kita ikuti saja prosesnya, nanti tinggal kita berikan masukan yang diperlukan,” pungkasnya. (Abizar)
